Kota serang (GATRANEWS) – Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh DPR dan MK pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan tema ” Pemantapan dan Keberhasilan Pemilu 2024″ .
Dalam rapat pengurus harian DPP PPP, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.
“Saya menerima tugas menjadi Pj Ketua Umum PPP sebagaimana diputuskan dalam rapat pengurus harian. Atas dukungan dan doa para kiai dalam rapat ini, Bismillah, saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di masa depan. Pemilu 2024. “Senin (9 Mei 2022).
Sementara itu, KH Mustofa Aqil Siradj, Ketua Komite Syariah PPP, mengatakan keputusan itu diambil atas saran semua pihak. Ia juga berharap keputusannya bermanfaat dan lebih baik bagi partai.
“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara dan usul dari semua pihak. Kami telah mengadakan tidak kurang dari 10 pertemuan untuk menangani gejolak ini. Keputusan ini sepenuhnya merupakan tanggapan terhadap Ki Ai dan semua pihak,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Kehormatan BJP KH Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap mantan pimpinan (Sukhasor). Ke depan, kata dia, kepemimpinan partai akan dilaksanakan dalam suasana solidaritas dan persaudaraan. Dengan demikian, bangsa Indonesia bisa lebih sejahtera, makmur, dan menjadi bangsa Rahmatan Lil Alamin.
“Hubungan kami masih sangat baik, tidak ada yang memendam kebencian atau kemarahan. Namun dalam menghadapi masalah saat ini, kami berharap Suharso mengundurkan diri sebagai ketua PPP,” pungkasnya.
Rakernas ini dihadiri oleh Wakil Ketua PPP Arsul Sani, staf administrasi harian DPP PPP, serta ketua dan sekretaris 27 DPW PPP se-Indonesia. Kemudian, anggota Fraksi PPP DPR RI M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri.
Sebagai referensi, panitia partai telah menulis surat kepada Suhasuo dua kali sebelumnya, memintanya untuk mengundurkan diri sebagai ketua Partai Rakyat. Namun, Suhaso tidak pernah menanggapi.
Serangkaian aksi juga menyerukan agar Suhasuo mundur, misalnya santri, kader PPP, hingga pecinta kiai. Tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari pernyataannya tentang “amplop kiai” dan komentar lain yang dianggap tidak sesuai dengan AD/ART partai.
