serang (GATRANEWS) – Riko Lodewiyk Lesiangi, tokoh muda dari Partai Golkar, mengapresiasi kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di puncak HUT ke-58 Partai Golkar. Acara tersebut digelar kemarin (21/10) Jumat (21/10) di Jakarta International Expo (JIEXPO) di Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Kehadiran Presiden Jokowi memberikan dampak positif dan positif pada HUT ke-58 Partai Gorka. Kepala negara juga memberikan perhatian penuh kepada Partai Gorka dan beliau menghadiri acara dari awal hingga akhir,” kata Rico Low kepada staf media. pada hari Minggu. 23/10).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tinjau Kemudahan Ganti Aki Motor Listrik, Dirut: 1 Menit Cukup Dengan PLN Mobile
Politisi muda partai berlogo pohon beringin itu melanjutkan, tidak seperti biasanya, Presiden Jokowi mengikuti acara tersebut hingga usai. Rico mengatakan usai sambutan, Presiden melanjutkan rangkaian acara, antara lain penampilan musik dari sejumlah musisi antara lain Lyodra, Wika Salim, Charly dan Band Armada.
“Presiden tiba sekitar pukul 18.45 WIB dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam sambutannya, Jokowi juga menyampaikan bahwa HUT Gorka ke-58 merupakan acara yang istimewa, dan menyebutkan bahwa Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gorka Party, adalah orang yang spesial,” kata Riko.
Presiden Jokowi di KTT HUT ke-58 Partai Gorka
Selain itu, Rico juga menjelaskan pidato Jokowi di HUT Golkar ke-58, dimana Jokowi berpesan kepada Partai Golkar untuk tidak sembarangan mengumumkan capres dan cawapres.
“Jokowi mengatakan sudah berulang kali menyampaikan dan yakin Gorka akan berhati-hati dan tidak bertindak gegabah saat mengumumkan calon presiden dan wakil presiden,” kata Rico.
Golkar berusia 58 tahun dan memiliki pengalaman yang matang dalam politik Indonesia, kata Riko. Atas dasar itu, mungkin presiden yakin Gorka tidak akan salah pilih calon presiden dan wakil presiden.
“Saya pribadi setuju bahwa Jokowi, calon presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh Partai Gorka, adalah karakter yang tepat, menambahkan bahwa para pemimpin Republik Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. UUD 1945 Konstitusi,” pungkasnya.
