lebak (GATRANEWS) –
Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kabupaten lebak, Provinsi Banten telah meminta para elit politik untuk tidak terjebak dalam politik identitas menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Kami ingin elite politik mencegah politik identitas karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara,” kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten lebak KH Ahmad Hudori di lebak, Rabu.
Baca juga: MUI lebak Minta Polisi Lebih Tegas Terhadap Geng
Elit politik menjelang pemilu 2024 dapat menghindari politik identitas yang dapat memecah belah.
Dari Sabang sampai Merauki, bangsa Indonesia semakin damai, dengan tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan negara.
Keberagaman perbedaan suku, agama, rasa, budaya, sosial dan bahasa merupakan keunggulan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, para elit politik yang merupakan calon pemimpin masa depan negeri ini tentunya harus memiliki kecerdasan politik dan mampu mengkomunikasikan rencana, misi dan visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Sekarang rakyat sangat menginginkan elit politik membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi kehidupan rakyat.
“Kami mengingatkan para elite politik untuk tidak mengajukan politik identitas pada pemilu 2024,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini, seperti biasa, hidup damai dan menjaga persatuan dan kesatuan negara.
Masyarakat mendukung Partai Demokrat lima tahunan, yang jujur dan adil dan berkualitas untuk memilih pemimpin seperti yang diharapkan rakyat.
Selain itu, masyarakat saat ini lebih berpikiran politis dalam menentukan pilihan pemimpin, di samping misi dan visi yang jelas serta rekam jejak kebijaksanaan dan kebijaksanaan, karena menentukan lima tahun ke depan.
“Kami meminta masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan hati-hati dan tidak terbawa oleh politik identitas,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus memberikan pembinaan dan pendampingan terbaik kepada elit politik untuk mencintai NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Para elite politik tersebut tidak terikat oleh politik identitas, yang berujung pada terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kami ingin elit politik menegakkan demokrasi dan yang kalah menerima kegagalan mereka,” katanya.
