Mengenai gagal ginjal akut, ahli hukum: BPOM dapat dihukum karena kelalaian atau pengawasan obat yang disengaja

Hukum3 Dilihat
banner 468x60

Banten (GATRANEWS) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan moral atas kasus pencemaran larutan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup yang berujung gagal ginjal akut pada anak tengah.

banner 336x280

Pernyataan itu disampaikan Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum dan dosen Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, saat menegaskan peran dan ruang lingkup peran dan amanat BPOM ketika kasus gagal ginjal pada anak tersebar di seluruh Indonesia.

“Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, kita dapat fokus pada pertanggungjawaban dan aturan pidana BPOM yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan obat sebelum dan selama peredaran, pengawasan produksi, pengawasan distribusi,” kata Satria Unggul Wicaksana Selasa ( 15/11/2022) lalu.

Untuk lebih jelasnya, Satria Unggul Wicaksana juga meminta polisi mengusut lebih dalam karena jika menyangkut narkoba, hal itu seharusnya dilakukan BPOM, namun BPOM diduga lalai dalam penegakannya.

“Apakah BPOM sengaja (dolus) atau lalai (culpa) dalam menjalankan kewenangannya, disinilah kewenangan penyidik ​​dalam melakukan penyidikan atau kejaksaan mengembangkan perkara dalam penuntutan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan gagal ginjal akut pada anak terjadi di Indonesia akibat kontaminasi bahan baku obat sirup dari pemasok oleh zat ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) di luar batas aman.

Namun BPOM sebagai lembaga yang mengemban tugas mengawasi peredaran dan amanah obat justru ingin mengelak dan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain seperti perusahaan farmasi.

“Sebelum kejadian ini, menurut standar Farmakope Indonesia dan Internasional, belum ada aturan yang membatasi cemaran ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) dalam obat jadi, sehingga belum ada payung hukum BPOM yang mengawasi. Bukan karena BPOM tidak mengawasi, tapi karena peraturan yang ada tidak diawasi oleh BPOM,” kata Penny K. Lukito kemarin, Kamis (17 November 2022).

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *