Jakarta (GATRANEWS) – Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menyediakan layanan kebersihan yang bersih dari korupsi, pungli, dan gratifikasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan Tindakan Korupsi Tahun 2023-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tejo Harwanto di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Baca juga: Staf Khusus Menkumham Tinjau Rutan Kategori I tangerang
“Penandatanganan Komitmen Pencegahan Tindakan Korupsi Tahun 2023-2024 ini menunjukkan keseriusan Kemenkumham dalam menjalankan arahan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya, Kamis (16/ 03/2023).
Yasonna juga menjelaskan bahwa Nastra PK terdiri dari 3 (tiga) fokus yang dijabarkan menjadi 15 (lima belas) jurus. Ia pun berharap Kementerian Hukum dan HAM di semua tingkatan dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi nasional.
Tak lupa, Yasona juga mengimbau “lima kekhawatiran” Presiden RI Joko Widodo, antara lain birokrasi Kemenkumham yang tidak arogan, tidak pamer, tidak pamer harta, tidak boros, dan terakhir mengabdi.
Senada dengan itu, dalam laporan penyelenggara, Andap Budhi Revianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, menjabarkan dasar hukum tindakan preventif yang akan dijadikan acuan saat penandatanganan pelaksanaan Sumpah Korupsi 2023-2024.
“Penandatanganan kesepakatan ini merupakan tanda keseriusan kita dalam pencegahan korupsi tahun 2023-2024 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” jelasnya.
Penandatanganan juga dilakukan oleh Sri Yusfini Yusuf, Kepala Bagian Tata Usaha Corporate University Kemenkumham Banten, Masjuno, Kepala Bagian Pemasyarakatan, dan Ujo Sujoto, Kepala Bagian Imigrasi. dan Meidy Firmansyah, Kepala dinas Hukum dan HAM dari Saqqara Resort, Bali
