Jakarta (GATRANEWS) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia Kemenkumham bertujuan untuk memiliki pola pikir PNS.
“Mudah-mudahan seluruh pegawai Departemen Hukum dan HAM berubah pikiran agar bisa lebih cepat mengabdi kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat membuka acara. Musyawarah Kerja Personalia 2023, Rabu (07/06/2023).
Baca juga: Diskusi isu kekayaan intelektual berkembang, Kemenkumham Banten berupaya berikan edukasi pencegahan pelanggaran
Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan setidaknya dua strategi. Strategi pertama adalah manajemen manusia berbasis teknologi informasi. Departemen Hukum dan HAM memanfaatkan teknologi informasi mulai dari proses rekrutmen karyawan, penilaian kinerja karyawan, menghitung tunjangan kinerja, pendidikan dan pelatihan, promosi dan jabatan, termasuk tindakan disipliner, hingga pemberhentian dan pensiun karyawan.
Selain itu, strategi kedua adalah dengan menerapkan talent management yang dimulai dari penempatan, pembinaan dan pengembangan karir berdasarkan kemampuan tanpa adanya diskriminasi. Strategi ini akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik dan melindungi karir karyawan dari diskriminasi.
“Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, kedua strategi tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan semaksimal mungkin,” ujar Yasonna dari Grand Mercure Jakarta Mayoran.
Yasonna mengatakan, pembenahan manajemen kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024, yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan talenta Indonesia dan reformasi struktural yang ditujukan untuk mewujudkan organisasi lebih sederhana, lebih sederhana dan lebih gesit.
Yasonna melanjutkan Musyawarah Kerja Kepegawaian 2023 merupakan respon Departemen Hukum dan HAM terhadap kebijakan Presiden serta dinamika perubahan tantangan misi dan lingkungan strategis. Ia berharap setiap peserta dapat mengimplementasikan hasil rapat kerja, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM lebih profesional, bertanggung jawab, kolaboratif, transparan, inovatif dan emosional.
Senada dengan Menteri Yasonna, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, manajemen kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang berturut-turut diterima dari panitia ASN dan BKN dalam beberapa tahun terakhir.
Yang terbaru, Kementerian Hukum dan HAM menerima penghargaan dalam tiga kategori pada BKN Awards 2023, yaitu Kategori Utama Standar Spesifikasi Implementasi Standar Manajemen ASN; Kategori Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; dan Kategori Implementasi Manajemen Kinerja Penerapan.
“Setiap perolehan penghargaan menjadi inspirasi semangat Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat,” ujar Andap saat mendampingi Menteri Asuna dalam rapat kerja kepegawaian.
