JAKARTA (GATRANEWS) – Tim beranggotakan sembilan orang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menanggapi serius mosi tidak percaya pimpinan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi oleh beberapa pengurus PGRI provinsi.
Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat (16/6/2023) malam, Ketua PB PGRI Huzaifa Dadang mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan krisis yang terjadi di tubuh PGRI yang berujung pada kemanunggalan manajemen dan disharmoni di pusat dan pusat pemerintahan. tingkat daerah.
“Kalau situasi ini terus berlanjut, saya khawatir perpecahan di tubuh PGRI akan melebar,” kata Darden.
Da Dang juga menyebut pengurus PGRI di beberapa provinsi, kabupaten, dan kotamadya menyampaikan beberapa pertimbangan dalam mosi tidak percaya tersebut.
Da Dang mengatakan, secara umum tim beranggotakan sembilan orang itu menerima dan memahami karena PB PGRI melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi yang memimpin organisasi dengan sangat tidak bijak dan sangat emosional, sehingga selalu berkonflik. bersama beberapa admin lainnya. Di bawah AD/ART, organisasi tidak beroperasi sebagai kolektif kolektif.
“Kami juga melihat dan merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Unifah Rosyidi, PB PGRI tidak memiliki visi yang baik dan terukur dalam hal menjadikan organisasi PGRI lebih disegani dan disegani oleh pemerintah dan organisasi guru lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pansel yang beranggotakan sembilan orang itu meminta pengurus mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan perselisihan antara pengusul mosi tidak percaya dengan ketua.
Tim Sembilan berharap organisasi PGRI tetap kuat dan kokoh dalam NKRI. Ruang harus diberikan kepada seluruh aspek dan elemen bangsa untuk mengembalikan kejayaan PGRI.
“Mereka yang sumbang mungkin kembali dirangkul dan diajak berdialog untuk membahas langkah-langkah strategis memajukan PGRI. Mengesampingkan ego departemen dan ambisi pribadi demi kepentingan
Integritas dan kehormatan PGRI, seperti yang diklaim para pendirinya,” jelasnya.
